Surya Ningsih : "Pandemi Covid-19 dalam Lensa Pengawasan Pemilu"

Pandemi Covid-19 memberikan memorabilia tragis bagi masyarakat global, termasuk Indonesia. Hampir secara umum aktivitas manusia terhambat gegara pelukan virus luar biasa ini. Ancaman penundaan dalam jangka waktu yang tak bisa ditentukan pun adalah salah satu konsekuensi yang harus diterima masyarakat dunia. Seperti penundaan penerbangan maskapai, beberapa arus pelayaran, kunjungan kerja, aktivitas bisnis, hingga rutinitas kerja serta pagelaran akbar olahraga.

Untuk di Indonesia, setiap provinsi sudah terdapat orang-orang yang positif terkena Covid-19. Berbagai upaya dikerahkan agar penyebaran dan dampaknya tidak semakin luas. Karena dampak virus ini “bukan kaleng-kaleng”. Karena terbukti telah menghilangkan berbagai mata pencaharian manusia, memperlambat arus mudik dan logistik, merumahkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, termasuk pula mengganggu khidmahnya pesta demokrasi di Indonesia.

Sebenarnya, republik kita telah berencana dijauh hari untuk melaksanakan Pilkada serentak pada bulan Sepetember 2020. Namun semua itu kini menjadi blur. Di daerah pulau Belitung khususnya Belitung Timur kegiatan kontestasi Pilkada mulai terganggu. Di mana, KPU berikut Bawaslu seiya dan sekata untuk mengundur kegiatan pemilu ini sampai situasi mulai membaik. Yang mana hal ini membuat banyak hal harus di ubah, seperti mengubah tahapan yang sudah terjadwal, mengubah sejumlah ketentuan, sinkronisasi data pemilih tentang siapa saja yang berhak ikut memilih dan berapa jumlah peserta Pemilu.

Pengunduran jadwal Pilkada 2020 membuat pejabat kepala daerah menjadi lebih lama memimpin sehingga pemerintah harus mempersiapkan opsi pelaksana tugas atau justru memperpanjang masa jabatan kepala daerah tersebut, selagi menunggu pelantikan kepala daerah yang baru. Pengunduran ini harus memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekhawatiran akibat yang bisa muncul dari pengunduran pilkada ini salah satunya partisipasi pemilih akan menurun. Hal ini bisa disebabkan karena banyak masyarakat yang tertahan takut di rumah, terjangkit virus berada di rumah sakit, kemungkinan adanya kematian, status Orang Dalam Pantauan (ODP), termasuk Pasien Dalam Pantauan (PDP) virus yang tidak boleh bersentuhan dengan masyarakat. Dalam hal ini, Bawaslu sebagai badan resmi pengawasan Pemilu harus juga memperhatikan hak mereka sebagai seorang pemilih. Karena sesuai UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas dan kewajiban Bawaslu mencakup pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih Pemilu yang ditakukan oleh KPU.

Selain itu, Bawaslu harus pula mempertimbangkan penambahan daftar pemilih. Hal ini disebabkan semakin banyak orang yang sudah memasuki usia 17 tahun karena penambahan waktu atau pengunduran waktu pelaksanaan Pemilu. Walaupun memang pilkada harus diundur, kemungkinan virus corona hilang 100% itu belum ada. Sehingga KPU dan Bawaslu harus tetap bersinergi dalam melaksanakan pilkada ini dengan tetap menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat setempat.

Di daerah Belitung Timur hingga saat ini belum ada yang terjangkit virus tersebut kecuali di daerah Kabupaten Belitung. Namun, pemerintah harus tetap mengerahkan upaya pencegahan agar virus tersebut tidak masuk ke daerah Belitung timur. Saat pilkada (jika sesuai jadwal), pemerintah harus menegaskan masyarakat harus tetap menggunakan masker dan menjaga kontak fisik sebagai pencegahan penyebaran virus corona. Sehingga pilkada 2020 tetap dijalankan juga menjamin physical distancing.

Selanjutnya, cara lain agar pilkada 2020 tetap dijalankan adalah dengan memperbanyak TPS dengan hitungan per RW, sehingga perkumpulan orang dengan jumlah sangat ramai akan berkurang dari format TPS awal. Hal ini akan membuat antarindividu bisa menjaga jarak dan tentunya harus didukung dengan menyediakan hand sanitizer atau menyediakan pencuci tangan, serta thermometer gun  atau alat pengukur suhu di masing-masing TPS. Ketika ada perubahan teknis penyelenggaraan, maka anggaran bisa bertambah atau berkurang. Karena penyelenggara harus menyiapkan perlengkapan kesehatan seperti hand sanitizer dan thermometer gun, berikut pula anggaran dalam menyiapkan TPS baru berikut panitia pelaksana dan pengawasannya.

Dari dampak-dampak di atas, terdapat dampak positif bagi calon-calon yang ada supaya mereka bisa lebih mempersiapkan sesuatu yang mereka butuhkan. Di mana, calon kepala daerah ini bisa memanfaatkan momen ini sebagai ajang menarik simpati masyarakat dan menambah simpatisan. Dan langkah besar bagi pemimpin saat ini untuk mempertahankan tahta yang sudah ada. Yaitu tetap ada dan bersama rakyatnya.

Selain itu, pandemi ini juga menguji seberapa besar pengorbanan dan perjuangan seorang kontestan untuk memperhatikan calon rakyatnya. Berikut pula melihat aksi dan langkah strategis Bawaslu dalam persiapan lanjutan di masa Pilkada yang entah kapan dilaksanakan. Karena keberhasilan Pemilu bukan saja karena pelaksanaan yang baik. Namun juga karena pengawasan yang baik pula untuk menghasilkan Pemilu dan pemimpin yang bermutu tentunya.

NB: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis

Sumber Gambar: https://suaramerdekasolo.com/2019/03/21/pengawas-tps-di-karanganyar-kurang-246-orang/