Yurico: "Masa Pandemi, Apakah Pemilu Online Bisa Menjadi Solusi?"

Tahun 2020 adalah tahun politik bagi Belitung Timur. Euforia sejagat Bumi Laskar Pelangi ini sangat kentara ketika mendengar obrolan di warung kopi hingga ragam status di media sosial. Dalam hal ini, masyarakat Belitung Timur sangat menunggu-nunggu siapakah pemimpin daerah mereka yang akan menjadi suri tauladan lima tahun ke depan.

Namun, semua itu sepertinya akan sirna karena pandemi keluarga virus corona. Pemilu tahun ini yang digadang-gadang akan seru, pada akhirnya terancam tertunda layaknya pertandingan sepakbola. Ya, semua karena virus corona yang ingin juga mendekap pilkada.

Pemilihan umum yang akrab kita dengar dengan singkatan Pemilu sangat erat kaitanya dengan masalah politik dan penggantian pemimpin. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain merupakan masalah politik yang berkaitan dengan masalah pemimpin.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Proses yang dibentuk pada tahun 1955 merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin dengan mengapreasi suara rakyat. Diyakini dari sebagian rakyat pemilu adalah sarana yang penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara yang menganut sistem azas demokrasi politik dengan memberi kesempatan berpartisipasi untuk memilih wakil-wakil dan pemimpin mereka suarakan.

Bagi Indonesia yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Pemilu merupakan keniscayaan dalam aspirasi rakyat yang dimungkinkan berjalan secara ajeg. Pada pemilu, rakyat pemilih akan menilai para konsestan pemilu yang menawarkan visi, misi, dan program mereka. Dalam hal ini, mereka akan tahu kemana arah perjalanan negara atau daerahnya. Pemilu ialah tahap awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokrasi. Sehingga perlu motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi yang tentunya agar pemilu bisa berjalan dengan baik dan terlaksana pemerintah membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), berikut pula dengan suatu badan untuk mengawasi pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu atau disingkat Bawaslu.

Memasuki tahun 2020, khususnya di Indonesia akan melaksanakan gelaran pesta demokrasi bertajuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan diselengarakan pada tanggal 23 september 2020 mendatang. Namun imbasnya ditengah Pilkada 2020 kali ini, dunia telah dihebohkan oleh wabah corona (Covid-19).

Virus ini pertama kali ditemukan mewabahnya berasal dari cina tepatnya kota Wuhan (China) dan sangat cepat penyebaranya keseluruh dunia, tak terkecuali negara kita yaitu Indonesia. Penyebaran yang sangat cepat ini disebabkan karena makanan tidak lazim (kelelawar, tikus, dsb) yang akhirnya menimbulkan penyakit dan terus menyebar antara interaksi manusia jika berdekatan atau kontak langsung.

Dampak adanya virus ini sangat terasa terutama pada bidang ekonomi. Tidak hanya dampak ekonomi yang ditimbulkan. Selain itu juga berpengaruh pada dunia kesehatan, pendidikan, agama dan hubungan sosial langsung bagi masyarakat Indonesia.

Hadirnya wabah Covid-19 ini ternyara turut memberikan dampak tersendiri bagi Pilkada serentak 2020 yang akan diselenggarakan pada 23 september 2020. Mengingat anjuran pemerintah pusat untuk tidak berkumpul/berkerumunan di tempat-tempat umum demi memutus mata rantai virus Covid-19 dengan dikeluarkan rapat kerja komisi II DPR RI dengan Mentri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPD perihal penundaan Pilkada serentak 2020, serta dana pilkada serentak 2020 yang belum terpakai digunakan untuk penanganan virus covid 19.

Perlu diketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara ke 35 dari 46 negara yang telah memutuskan untuk menunda Pilkada karena pandemi ini. Akankah Pilkada akan terus ditunda hingga tahun 2021? Tentunya pemerintah harus menemukan cara baru untuk menyelesaikan pilkada tanpa ada gangguan. Sehingga pilkada tidak akan ditunda terus-menerus.

Di era digital yang sangat pesat ini, manusia dituntut untuk pintar dalam berteknologi apalagi pada masa wabah Covid-19 yang tengah marak saat ini. Di mana, rakyat harus pintar memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga segala sesuatu kebutuhan dilakukan secara online agar menunda beraktivitas di luar rumah.

Melihat perkembangan masyarakat Indonesia, termasuk juga di Belitung timur. Dalam penggunaan teknologi seperti HP, radio, televisi maupun alat komunikasi lainya, masyarakat mulai tergantung dengan menggunakan alat-alat komunikasi tersebut mengingat sudah cangihnya teknologi saat ini menerapkan pemilu online mungkin bisa jadi dapat dilakukan.  Tidak ada salahnya pemerintah melakukan opsi Pilkada berbasis online.

Tahun ini menjadi momentum politik di tengah wabah Covid-19 berbasis online yang membutuhkan peran generasi milenial yang cakap media, tanggap, kreatif, dan advokatif. Mengingat Indonesia sedang memasuki masa Bonus Demografi. Yaitu, usia produktif manusia Indonesia lebih banyak dibandingkan orang pada usia lainnya.

Dengan adanya masyarakat produktif ini atau disebut juga dengan generasi milenial. Karakteristik yang kuat dari generasi milenial ialah tingginya angka literasi dan keterlibatan mereka di internet dengan melalui media social generasi milenial diharapkan melalui Pilkada online ini, termasuk pula menjadi pelopor dan pelapor dalam hal pengawasan Pemilu.

Disinilah peran generasi melenial untuk menyukseskan Pilkada berbasis online. Mengingat, Pemilu yang berbasis manual memiliki kelemahan pula apalagi untuk saat ini kita dianjurkan untuk berkerumunan. Selain itu, kelemahan lainnya adalah kertas suara bisa hilang atau dicurangi oleh oknum tertentu, kotak suara yang rusak, dan berbagai macam kecurangan lainya.

Pilkada online atau berbasis teknologi sebenarnya sudah ingin diterapkan pada pemilu tahun 2014, 2015, dan 2017 tapi tidak terlaksana. Di tengah balik wabah Covid-19 ini tidak salah apabila kita menerapkan teknologi ini khususnya di Belitung timur supaya Pilkada serentak di Beltim bisa berjalan dengan cepat dan baik.

Beberapa perusahaan baru seperti Follow My Vote dan Voazt sedang mengembangkan solusi berbasis blockchain untuk pemilihan online dan bisa diakses melalui gawai. Di Blockchain Research Institute mempelajari sistem yang berbasis dengan aplikasi pemungutan suara yaitu Votem.

Votem mengauntentikasi identitas setiap pemilih, memberikan rantai keamanan dan membuktikan dirinya cepat, aman, dapat di audit dan nyaman. Kita bisa melihat perkembangan masyarakat India dan Brazil dengan menggunakan Pilkada berbasis online. Perlu diketahui jumlah penduduk India dan Brazil hampir 1 milyar. Namun ternyata pemilihan seperti ini bisa terlaksana dengan cepat dan baik.

Pemungutan suara online dengan teknologi blockchain sangat menghargai privasi pemilih dan meningkatkan transparansi untuk sistem secara keseluruhan. Sistem pemungutan suara akan lebih muda dan efisien dibandingkan dengan menggunakan kertas. Sehingga pemerintah dapat lebih menghemat anggaran dan dapat menyalurkan kelebihan dana tersebut untuk di masa pandemi ini.

Pemilihan melalui online memiliki beberapa kelebihan menurut Riera brown (2003) daripada menggunakan manual seperti :

1. Mempercepat perhitungan suara.
2. Lebih akurat hasil perhitungan suara.
3. Menghemat biaya pengiriman surat suara.
4. Menghemat biaya pencetakan kertas suara merupakan upaya untuk menyelamati bumi dengan 1.500 pohon yang digunakan untuk mencetak kertas.
5. Dapat diakses melalui gawai dengan akses internet dengan mudah.
6. Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum mempunyai kertebelakangan fisik.
7. Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai kertebatas waktu untuk mendatangi T
8. Dapat mengendalikan pihak yang tidak berwenang memilih. Misalnya mereka yang di bawah umur.

Dari banyaknya kelebihan yang di atas. Pemilihan online ini memiliki beberapa kelemahan. Namun kelemahan ini dapat diminimalisir asalkan kita mau untuk mencari jalan solusinya seperti :

1. Pemilih yang tidak berazaskan kerahasiaan.
2. Adanya unsur politik uang bukan terjadi kepada pemilih tapi juga kepada pelaksana dan pengawas mengingat krisisnya perekonomian rakyat.
3. Lansia, orang berkebutuhan khusus dan orang tidak tahu teknologi menjadi pertimbangan dalam melaksanakan Pemilu ini.
4. Teknologi ini bisa menjadi makanan hacker untuk mencuranginya.

Inilah masalah sebagian negara untuk tidak melakukan pemilu online. Tapi dengan kemajuan teknologi yang ada para hacker dapat dicegah dengan menggunakan mesin crawling sehingga keamanan dan privasi kerahasianya. Dicurangi atau hilang kecil terjadi dan tidak bisa memilih double karena setiap pemilih dan surat suara yang dipilih ada rekaman datanya yang bisa dibuat melalui doble input atau orang lain tidak dapat di-input.

Pengawasan yang dapat ditawarkan melalui pemilihan online melalui kepengawasan pemilu  dengan cara hasil suara terkumpul secara sentralisasi jadi lebih mudah diawasi oleh Bawaslu seperti menghimpun data vote yang masuk, kecurangan akan pengawasn sangat kecil terjadi karena data vote yang diperoleh tidak bisa dimanipulasi karena menggunakan mesin crowling.

Nb: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis

Sumber gambar: http://swarakampus.com/web/2017/12/26/pemilu-online-alternatif-mahasiswa-perantau/

(Admin, HR)

Bagaimana orang-orang yang tidak bisa memilih secara online? Di sini saya menyarankan untuk KPU atau Bawaslu nanti akan dilakasanakan sistem datang ke rumah melalui data siapa saja orang yang telah melakukan pemilihan umum dengan yang tidak. Pada sebelum pemilihan, Bawaslu juga bisa memberi sosialisai tentang hal ini, agar diharapkan tidak ada kesenjangan antara pengguna teknologi dan yang tidak.

Cara pemilihan online ini berlajan khusunya di daerah Belitung timur dengan cara pemilih tidak diadakan di TPS. Tetapi menggunakan kertas suara yang masuk dalam bentuk digital seperti ujian komputerisasi. Jadi pemilih hanya perlu akses melalui telepon dan melalui sambungan internet yang baik, tidak perlu mencetak banyak kertas suara dan bisa menyelamatkan 1.500 pohon di bumi. Sehinggga resiko dicurangi atau hilang kecil yang terjadi dan tidak bisa memilih double karena setiap pemilih dan surat suara yang dipilih ada rekaman datanya.

Selain itu, pengawasan yang dapat ditawarkan melalui pemilihan online yaitu dengan cara hasil suara terkumpul secara sentralisasi. Termasuk untuk kecurangan akan pengawasan sangat kecil terjadi karena data vote yang diperoleh tidak bisa dimanipulasi karena menggunakan mesin crowling. Dalam hal ini, sistem pengawasan Pemilu kita juga harus diperkuat tim IT yang hebat dan berkualitas.

Jadi, apakah Pemilu online ini bisa mejadi solusi di tengah pandemi?