Mesy Valensya: "Sentralitas Bawaslu di Masa Pilkada Berbalut Wabah Corona"

Tak terasa Belitung Timur sebentar lagi akan di gelar Pilkada tahun 2020. Para calon peserta kontestasi pilkada pasti sudah menyiapkan diri untuk menyampaikan visi-misi serta aspirasi mereka untuk memenangkan Pilkada tahun 2020. Di kala itu, Bawaslu juga sudah memulai mengatur menyiapkan segala persiapan pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah yang tidak terkendali.

Namun, sebelum kontestasi pilkada 2020 diadakan, seluruh dunia termasuk Indonesia tengah di guncang dengan wabah yang berbahaya yaitu virus corona. Hal ini sangat meresahkan kita dan negara-negara lain. Adanya virus corona ini semua kegiatan menjadi berantakan dan tidak beraturan termasuk juga di berita maupun internet tentang pilkada 2020 akan ditunda. Sehingga jadwal-jadwal yang di tetapkan harus di undur sampai wabah ini dapat ditangani dan berlalu.

Akan tetapi, akibat dari penundaan pilkada 2020 ini tentu saja berdampak pada masa jabatan kepala daerah sebelumnya yang bisa saja diperpanjang atau lowong, karena masa jabatannya yang sudah berakhir. Selain itu juga, apabila pilkada di undur sampai tahun depan, maka berdampak pada daftar yang ikut serta dalam pemilu karena akan ada orang yang memasuki usia 17 tahun.

Dalam perundang-undangan orang yang sudah memasuki usia 17 tahun berhak menggunakan suaranya atau berhak berpartisipasi dalam Pemilu. Maka dari itu, data daftar pemilih akan semakin bertambah dan data daftar pemilih harus diubah oleh KPU dan diverifikasi Bawaslu.

Hal ini tentu saja juga merugikan kita karena biaya atau anggaran yang dipakai sebelumnya menjadi sia-sia. Selain itu, Bawaslu dan lembaga lain yang bertanggungjawab telah menyusun sedemikian rancangan namun harus disusun ulang akibat dari wabah virus corona ini.

Tentunya hal ini berpengaruh pada masa kampanye para kontestan peserta Pemilu. Di mana saat ini, peserta kontestasi Pilkada 2020 tidak bisa melakukan kampanye begitu saja mengingat wabah ini gampang sekali menyebar apa lagi di keramaian. Maka dari itu, masyarakat harus menghindari kontak fisik dan tidak berada di keramaian apabila kampanye tetap dilakukan dengan keadaan terbuka maka virus ini akan semakin merajarela menyebar kemana mana.

Untuk mempermudah jalannya Pilkada 2020. Oleh karena itu, perlunya kampanye online contohnya dengan memasang iklan kampanye di media online. Kampanye online ini bertujuan untuk menhindari kampanye yang dilakukan secara terbuka agar wabah virus corona ini tidak menyebar. Dan juga meskipun menggunakan kampanye online, para calon peserta kontestasi pilkada 2020 jangan menjadikan wabah virus corona ini menjadi komoditas politik agar menarik perhatian masyarakat baik dalam kampanye maupun kegiatan lainnya.

Peran Bawaslu sangat strategis akan hal ini. Di mana, Bawaslu harus bergerak aktif untuk menghimbau agar tidak melakukan kampanye terselubung di tengah wabah corona ini dengan melalui berbagai media. Namun, apa saja bisa terjadi. Terkadang masih saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melanggar himbauan tersebut dengan memanfaatkan bantuan sosial untuk masyarakat dengan membagikan masker ataupun hand sanitizer gratis dengan menempelkan stiker calon peserta pilkada. Hal ini menjadi tantangan bagi Bawaslu untuk mengawasi dan menyelidiki terjadinya pelanggaran pelanggaran Pilkada 2020.

Lalu apakah pilkada dapat dilakukan serentak pada tahun 2020? Tentu bisa saja  asalkan pandemi virus corona ini dapat berakhir atau dapat melalui Pemilu online, mungkin. Semua bisa terjadi dalam situasi dan kondisi yang khusus. Mengingat, China sendiri yang sudah mulai epidemi dari Desember 2019 belum menunjukkan kesudahannya dari virus yang luar biasa ini.

 Nb: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis

Sumber gambar: http://perludem.org/2013/12/06/pelibatan-dan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pemilu/

(Admin, HR)