PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN BERMUTU

Memasuki tahun pelajaran 2021/2022, seluruh sekolah di wilayah Indonesia umumnya masih diselimuti oleh berbagai kendala yang sangat pelik salah satunya adalah keadaan wabah covid-19 yang terus bergerak naik penyebarannya, sehingga sekolah pun harus dapat menyesuaikan skema pembelajaran lebih baik dan modifikasi program kegiatan sekolah  yang tersusun lebih tepat lagi, mengingat berbagai program kegiatan tersebut harus lebih mementingkan kepada perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan peserta didik dan tenaga kependidikan dan masyarakat sekolah dalam masa pandemi covid-19 ini. Untuk itu, penerapan protokol kesehatan dan kelengkapan kesehatan lainnya menjadi faktor yang wajib harus ditaati oleh lapisan masyarkat dunia pendidikan. Program sekolah yang terencana tersebut jangan berharap dapat berjalan maksimal, dalam keadaan seperti sekarang ini, bisa berjalan saja program sekolah sudah bersyukur, namun sekolah yang cerdas dengan kepemimpinan kepala sekolah yang visioner hal itu bukanlah menjadi faktor penghalang, dengan kerjasama yang baik antara masyarakat sekolah ,komite sekolah stacholder pemangku kepentingan, bukanlah menjadi faktor penghambat  yang berarti, “ tetap berkarya dan bekerja walau di masa pandemi covid-19” mungkin slogan yang terus menjadi inspirasi oleh sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu melalui program sekolah yang tepat.

Komite sekolah salah satu lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan yang telah diatur dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Sebagai lembaga pemberi Pertimbangan ( advisory agency) dalam penentu kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, dan juga sebagai pengontrol ( controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraaan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Keberadaan komite sekolah haruslah  bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas layanan hasil pendidikan di sekolah. Oleh sebab itu peran dan fungsi komite sangatlah penting dalam upaya memberkan dukungan maksimal terhadap kemajuan dan peningkatan layanan mutu pendidikan itu dalam suatu sekolah. Pembentukan komite sekolah haruslah memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Menurut Siahaan,Aamiruddin,dalam Manajemen Pendidikan berbasis sekolah, ( Ciputat: quantum teaching : hal; 146) Peran komite sekolah itu adalah:

1) Sebagai lembaga pemberi Pertimbangan ( advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

2) Sebagai lembaga Pendukung ( supporting agency), baik yang terwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

3) Sebagai Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

4) Sebagai lembaga Mediator ( mediator agency ) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Mencermati isi Permendikbud nomor 75 tahun 2016, tentang Komite sekolah kita tentunya akan berfikir, bahwa hal ini merupakan angin segar dalam mewujudkan komite sekolah yang bermutu. Hal ini ada benarnya mengingat isi peraturan tersebut merupakan revitalisasi dari komite sekolah. Beberapa poin terpenting yang dapat dicatat dari revitalisasi komite sekolah adalah: (1) komite sekolah berperan sebagai check and balances penyelenggaraan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; (2) mekanisme rekrutmen dan keanggotaan komite sekolah berubah sehingga mengurangi kemungkinan adanhya conflict of interest dewan guru dan staf penyelenggara sekolah serta stakeholder lainya; (3) mekanisme akuntabilitas tentang ketersediaan dan penggunaan anggaran di sekolah yang dapat diketahui oleh seluruh stakeholders sekolah; (4) nomenklatur yang secara jelas membedakan pengertian: pungutan, sumbangan dan bantuan; (5) kedudukan,  fungsi, tugas komite sekolah semakin jelas. Di samping itu, untuk menjalankan permindikbud tersebut tentunya  banyak melibatkan fihak-fihak terkait. Sebagai gambaran, alur pelaksanaan peraturan menteri ini dari tingkat kabupaten/kota adalah: (1) dinas pendidikan kabupaten/kota agar mensosialisasikan kepada dinas  kecamatan dan pengawas sekolah; (2) pengawas sekolah mensosialisasikan  kepada kepala sekolah; (3) kepala sekolah mensosialisasikan kepada orangtuaa/wali peserta didik, tokoh masyarakat, komonitas sekolah yang peduli, dan warga sekolah; (4) pemilihan komite sekolah; komite sekolah melaksanakan tugas jika ada pihak tersebut di atas yang tidak melaksanakan fungsi dengan baik, dimungkinkan komite sekolah bermutu tidak akan terwujud.

Salah satu kondisi yang memprihatinkan dewasa ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat terhadap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan sekolah . Ketika diadakan rapat pleno wali murid, peserta yang hadir didominasi oleh kaum perempuan dan orangtua usia lanjut. Berdasarkan hasil penelitian Balitbang Kemendiknas RI (dalam Zulkifli, 2015) tingkat partisipasi orangtua perserta didik dan masyarakat dalam hal dukungan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah masih rendah. Partisipasi dalam hal: penentuan kebijakan program dan pengawasannhya, pengembangan iklim sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan pertemuan rutin dengan rata-rata partisipasi 57,10%. Partisipasi masyarakat dan orang tua peserta  didik justru tinggi dalam hal; mengawasi mutu sekolah, rapat orangtua peserta didik, pembayaran dan bentuk iuran sekolah per-bulan serta pembayaran uang untuk kepentingan peserta didik baru.

Partisipasi rendah juga terjadi pada komite sekolah. Komite sekolah diharapkan dapat memberikan konstribusi demi kemajuan sekolah, namun secara umum belum memberikan hal yang diharapkan. Komite sekolah masih terkesan hanya sebagai lambang pelengkap organisasi, menyerahkan penyusunan kebijakan pada pihak sekolah dan menandatangani dokumen jika sudah jadi, sebut saja RAPBS dan RKAS ditandatangani terkadang tanpa melihat isinya.

Rendahnya partisipasi orang tua peserta didik, masyarakat, dan komite sekolah adalah suatu realita. Untuk itu sinergitas antara komite sekolah dan pihak sekolah sangat diperlukan demi terwujudnya sekolah yang bermutu. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang bermutu tentunya dapat mencermati bahwa sinergitas yang tinggi antara pihak sekolah dan komite sekolah layanan pendidikan yang bermutu tersebut akan terwujud sebagai sebuah impian yang manis.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah kita fahami bahwa, pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam mewujudkan  komite sekolah yang bermutu. Hal ini menunjukkan  sekolah dan komite sekolah sebagai motor penggerak secara bersama-sama dengan prinsip gotong royong dan niat yang lurus, lapang dada, berdedikasi dan taat pada  aturan serta selalu menjalin kolaborasi yang baik, bukan  tidak mungkin akan tercipta komite sekolah yang bermutu yang  dapat memberikan layanan yang prima terhadap peningkatan mutu pendidikan di setiap  sekolah.***

“Selamat Menjalankan Tugas Pengurus Komite SMA Negeri 1 Manggar Periode 2021-2023”

“Sinergitas Tanpa Batas,Demi  Mewujudkan Layanan Pendidikan Bermutu”...SEMOGA

OLEH: Drs. SUHARDIANTO

Guru bahasa Indonesia, wakasek  Bid. HUMAS SMA Negeri 1 Manggar

Artikel ini telah terbit di Harian Belitong Ekspress pada Rabu, 21 Juli 2021